Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali periode April 2026 yang digelar pada Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antar daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan.
Rakor secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Drs. I Komang Agus Adinata. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran staf ahli dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Restoran Kebun Raya Jagatnatha ini mengangkat tema “Pengendalian Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan dalam Mitigasi Bencana”. Rakor dihadiri oleh seluruh staf ahli kepala daerah kabupaten/kota se-Bali, sebagai wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas wilayah.
Fokus utama pembahasan dalam rakor ini adalah pengendalian alih fungsi lahan serta upaya menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan. Isu ini dinilai krusial mengingat meningkatnya tekanan terhadap lahan produktif akibat pembangunan yang tidak terkendali.
Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga degradasi lingkungan. Oleh karena itu, para peserta menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, serta didukung oleh sinergi lintas sektor.
Sebagai tuan rumah, Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengendalian tata ruang yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang seimbang antara aspek ekonomi dan ekologi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta memperkuat upaya mitigasi bencana.
Rakor ini juga menjadi momentum penting dalam mempertegas peran staf ahli sebagai pengkaji dan pemberi rekomendasi kebijakan yang adaptif, solutif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan di wilayah Bali.
