Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Jembrana, serta Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemkab Jembrana.
Rapat koordinasi ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), efisiensi anggaran dan energi, evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penanganan bencana di wilayah Kabupaten Jembrana.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja, Pemkab Jembrana mulai memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi pegawai staf dan fungsional sejak 1 April 2026. Kebijakan ini tidak berlaku bagi unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Untuk menjaga kedisiplinan, pegawai diwajibkan melakukan login dan logout berbasis lokasi melalui perangkat masing-masing.
Penerapan WFH ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya pada penggunaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menargetkan penghematan hingga 50 persen. Pegawai yang menjalankan WFH tidak diperkenankan mengambil jatah BBM dinas, serta setiap OPD diminta mengoptimalkan penghematan listrik, termasuk melakukan perawatan rutin pada perangkat pendingin ruangan (AC).
Selain itu, Pemkab Jembrana juga tengah menguji coba kebijakan Hari Tanpa Kendaraan Fosil yang dilaksanakan satu kali dalam sepekan, diprioritaskan pada hari Jumat. ASN didorong untuk menggunakan sepeda, berjalan kaki, atau kendaraan listrik sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi energi dan pelestarian lingkungan. Uji coba ini direncanakan berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan.
Dalam bidang kebencanaan, dalam rapat diberikan apresiasi kepada BPBD atas respons cepat dalam penanganan banjir. Penanganan bencana diharapkan tetap mengikuti prosedur, termasuk pelaporan data korban secara berjenjang ke pemerintah provinsi. Dinas Kesehatan juga diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, dari sisi ekonomi daerah, dilakukan evaluasi terhadap realisasi PAD triwulan pertama tahun 2026. Secara umum, capaian pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dinilai cukup baik, meskipun pemerintah daerah tetap diingatkan untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, mengingat belanja pegawai masih mendominasi.
Menutup rapat, disampaikan rencana persembahyangan bersama jajaran Pemkab Jembrana ke Pura Besakih yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 April 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Bali, dengan pembiayaan transportasi dilakukan secara swadaya oleh peserta.
